Kasus Jhonny Plate, Politik Penggal Jelang 2024.

KOSADATA - Dinamika pemilu 2024 makin memanas, dimulai sejak Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres 2024, Nasdem menjadi target operasi kekuasaan untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak ikut dalam kontestasi pilpres 2024.

Puncaknya adalah mentersangkakan Menkominfo, Jhoni G Plate yang notebene sekjend partai Nasdem sebagai tersangka dugaan kasus proyek BTS. 

Meski pemerintah berkali-kali membantah bahwa mentersangkakan Jhonny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek BTS sebesar 8,32 T bukan intervensi politik kekuasan terhadap Kejaksaan Agung. Namun, publik justru melihat sebaliknya yaitu politik penggal yang sedang dijalankan oleh penguasa terhadap partai Nasdem. 

Hal ini diungkapkan oleh Agung Nugroho, direktur litbang Institut Jakarta hari ini (19/5) di Jakarta Selatan. 

"Apalagi proyek BTS ini sejak awal memang memicu kontroversi, dimana sejak proses tender dalam proyek BTS tersebut" ujar Agung Nugroho yang juga aktivis 98 dari kampus IISIP Jakarta. 

Menurut Agung dalam proses lelang, patut diduga manipulatif mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

"Dalam perencanaan proyek BTS, konsultan tidak benar dalam melakukan perencanaan. Dimana harganya lebih mahal dari harga pasar, belum lagi tendernya diduga diarahkan kepada perusahaan tertentu dan dimonopoli sehingga penawaran harganya tinggi karena tidak ada kompetisinya dalam lelang" ungkap Agung. 

Agung menambahkan, dalam pelaksanaannya pun dilaksanakan semau-maunya karena merasa dibawah perlindungan kekuasaan. 

"Sehingga diduga fiktif, terlambat, bahkan diduga kuat dikerjakan di tahun yang sudah jatuh tempo dan tidak lagi bisa dilakukan pembayaran" tambah Agung. 

Agung menilai, bahwa kasus dugaan korupsi proyek BTS ini tidak berdiri sendiri, artinya memungkinkan keterlibatan elit politik