Kurangi Polusi Udara, Pemprov DKI Diminta Cabut Semua Izin Batching Plant

KOSADATA - Perusahaan Concrete Batching Plant (CBP) atau pabrik pembuatan beton belakangan cenderung menciptakan pencemaran udara terutama pada wilayah di sekitar pabrik.

Pemprov DKI Jakarta diminta mencabut izin seluruh perusahaan CBP yang ada di Jakarta. 

Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Koalisi Perkotaan Jakarta (Jakarta Urban Coalition), Ubaidillah. 

Menurutnya, hampir semua lokasi pabrik pembuatan beton menimbulkan debu, terlebih jalan yang dilalui kendaraan truk pengangkut hasil pabrik. 

"Perusahaan Concrete Batching Plant jadi biang debu dan polusi udara di Jakarta," kata Ubaidillah di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Untuk itu iia berharap Pemprov DKI menutup seluruh perusahaan Concrete Batching Plant guna menekan polusi yang sangat mengganggu warga tersebut, 

"Pindahkan perusahaan Concrete Batching Plant ke luar dari Jakarta," ujarnya. 

Lebih lanjut mantan Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta ini mengatakan, tidak hanya menimbulkan debu,   jalanan menjadi rusak karena kendaraan berat muatan olahan beton.

"Jalan rusak jelas membahayakan pengendara lain yang melintas," tegasnya. 

Sebelumnya, Direktur Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad juga menuding puluhan bactching plant di wilayah Jakarta turut menyumbang polusi.

"Debu dari hasil pembuatan beton, baik itu berupa semen, pasir atau lainnya yang merupakan material penghasil debu. Inikan polusi," kata Direktur Eksekutif JPS, M Syaiful Jihad di kantornya Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).

Ia mencontohkan, ada dua batching plant yang jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari pusat pemerintahan Balai Kota DKI Jakarta. Tepatnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kok bisa lokasi batching plant berdiri di perkantoran? Izinnya bagaimana? Atau jangan-jangan ada