KOSADATA - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto menilai, anggaran tunjangan rumah bagi 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang mencapai Rp80 juta per orang per bulan atau total Rp100 Milyar lebih selama setahun itu tidak mencerminkan aspek efektif efisien dan tidak pro rakyat.
Pria yang akrab disapa SGY itu meminta 106 Anggota DPRD itu lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat ketimbang menghambur - hamburkan anggaran pada belanja yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga.
"APBD DKI ini amburadul enggak efektif efisien. Kalau kita rasional nih ya tunjangan rumah dewan sebulan misalkan Rp80 juta dikali jumlah anggota dikali 5 tahun, sekitar Rp500 Milyar lebih itu anggaran mubazir," ujar SGY kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).
SGY pun menyarankan agar anggaran tunjangan rumah 106 anggota DPRD DKI itu dialihkan untuk membangun apartemen sebagai rumah dinas anggota DPRD lantaran Pemprov DKI juga memiliki banyak lahan di Jakarta.
"Itu kalau kita bangun apartemen mewah buat anggota, dalam satu periode 5 tahun jabatan aja, Pemprov bisa hemat setengah triliun. Angka yang cukup besar buat ekonomi masyarakat kecil," katanya.
Terkait adanya temuan anggaran gaib pada dokumen APBD 2023, lebih lanjut SGY meminta eksekutif dan legislatif DKI juga mengkaji ulang mata anggaran lainnya pada saat perubahan APBD 2023 dan APBD 2024 mendatang.
"Kemampuan dan kepedulian dewan sebagai pembuat anggaran harusnya kita uji lagi nih, jangan sampai APBD yang begitu besar itu
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
-(3).jpeg)
-(1).jpeg)
-(30).jpeg)
Comments 0