Menparekraf Berharap Industri Spa Mampu Akselerasi Pencapaian Target Wisman di Bali

Dian Riski
Feb 01, 2024

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, berharap industri spa mampu mengakselerasi pencapaian target jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sebagai destinasi favorit, Dalam Seminar Nasional Spa dengan tema Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Dampak

KOSADATA - Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif/Kepala%20Badan%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif%20%28Menparekraf/Kabaparekraf%29">Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, berharap industri spa mampu mengakselerasi pencapaian target jumlah wisatawan%20mancanegara">wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sebagai destinasi favorit.

Dalam Seminar Nasional Spa dengan tema Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Dampak Bagi Pelaku Usaha Spa di Royal Pita Maha, Ubud, Bali, Rabu (31/1/2024), Menparekraf Sandiaga, mengatakan pemerintah senantiasa mendorong perkembangan industri spa salah satunya melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi kebangkitan sektor parekraf di Bali.

Sejumlah regulasi lain juga diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan%20mancanegara">wisatawan mancanegara pada 2024. Sehingga penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di sektor parekraf di tahun 2024 dapat tercapai.

"Kita satukan langkah untuk menghadirkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan," ungkap Sandiaga.

Pada kesempatan itu, ia juga mendukung bahwa industri spa perlu ditinjau kembali untuk dikenai pajak 40-75 persen. Ia mengatakan, selama ini spa termasuk dalam kategorisasi industri pariwisata.

Aturan-aturan tersebut adalah UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab VI Pasal 14 ayat 1 huruf M yang menyatakan bahwa spa termasuk usaha pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Spa.

"Ini sebetulnya sudah tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Parekraf dan ini akan diperkuat dengan Judicial Review di MK (Mahkamah Konstitusi), kita tunggu


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0