Foto: ist.
"Persoalan utama bukan semata angka, melainkan dampak terhadap representasi. Mahkamah Konstitusi telah meminta pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ini karena tidak adanya dasar rasionalitas yang kuat. Kebijakan pemilu haruslah menjaga suara pemilih agar tidak terbuang sia-sia demi kedaulatan demokrasi yang hakiki,” pungkas Titi Anggraini.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
-(400-×-200-piksel)-(800-×-260-piksel)-(800-_20250506_160600_0000.png){kind=logo}
Comments 0