Partai Gelora Heran MK Putuskan Norma Baru: Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Ida Farida
Aug 21, 2024

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik. Foto: Humas Partai Gelora

KOSADATA-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang (UU) Pilkada yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora yang menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

"Kami menghargai putusan MK soal ini yang memberikan kesempatan pada partai yang tidak punya kursi (non seat) untuk mencalonkan," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

Selama ini, kata Mahfuz, hanya partai politik yang punya kursi di DPRD yang bisa mencalonkan, sementara yang tidak punya kursi, tidak bisa.

"Sekarang yang tidak punya kursi juga dikasih kesempatan. Kami menyampaikan apresiasi putusan MK soal ini," katanya.

Namun, dalam putusannya, MK yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, justru memutuskan norma baru pengaturan persyaratan pendaftaran calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Mahfuz mengatakan, Partai Gelora sebagai salah satu pihak pemohon menyikapi putusan tersebut. Partai Gelora menyampaikan 5 sikap terhadap putusan MK itu.

Pertama menerima putusan MK tentang dihapusnya ketentuan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah pasal 40 ayat 3 yang mengatur bahwa pengusulan pasangan calon kepala daerah "hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD".

"MK menyatakan hal ini bertentangan dengan konstitusi. Hal ini adalah pokok materi gugatan dari Partai Gelora," kata Mahfuz

Kedua, Partai Gelora ⁠mempertanyakan putusan MK yang menghapus ketentuan tentang ambang batas (threshold) syarat pencalonan kepala daerah, yaitu


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0