Rasyidi: DTKS Selesai Perbaikan Bantuan Bagi Warga Miskin Harus Tepat Sasaran

KOSADATA - Pemprov DKI Jakarta dalam APBD DKI 2024, menganggarkan untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 7,77 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, bantuan sosial bagi warga miskin di Jakarta diharap bisa tepat sasaran.

"Dana itu tidak sedikit, jadi saya berharap bantuan yang disalurkan kepada warga Jakarta tepat sasaean," kata anghota DPRD DKI Rasyidi di gedung DPRD DKI, Selasa (31/10/2023). 

Menurut wakil ketua Komisi C ini mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini dilakukan perbaikan harus lebih objekti dalam mengelompokkan warga miskin di Jakarta. 

“Kedepan jangan lagi ada warga yang memiliki mobil dua, motor empat justru mendapatkan bantuan dari pemprov DKI,” katanya. 

Lebih lanjut anggota fraksi PDIP ini menjelaskan,, APBD DKI yang berjumlah Rp.81,7 triliun, persoalan warga miskin di Jakarta bisa teratasi.

”Dalam kaitan itu pun PDIP sangat mendukung langkah pemprov dalam menanggulangi kemiskinan," imbuh Rasyidi. 

Dengan tegas Rasyidi mengatakan, APBD DKI tidak pro pada rakyat miskin, PDIP akan terdepan dalam menyuarakan protes pada pemprov.

"Kita di fraksi PDIP akan selalu bersama rakyat, apabila nanti APBD tidak pro rakyat, PDIP akan terdepan melakukan protes pada pemprov dki," pungkasnya. 

Untuk diketahui, Dinas Sosial DKI Jakarta menemukan 1,1 juta warga Jakarta masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal tergolong mampu. Dinsos mengatakan warga mampu itu tidak layak masuk DTKS.

"Dari DTKS Februari 2022 tercatat sebanyak 4.497.724, diketahui tidak layak sebanyak 1.143.639," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Rabu (11/10/2023).

Pemprov DKI kemudian memperbaiki data penerima bantuan sosial yang bersumber