Sejalan dengan UU Ciptaker, Heru Budi Pastikan Pembangunan di Kepulauan Seribu Inklusif

Untuk kebijakan yang berorientasi pada mitigasi atas ancaman perubahan iklim dan peningkatan permukaan air laut, Heru menegaskan, setiap kebijakan yang disusun dalam rangka peningkatan pembangunan telah melalui pertimbangan atas penanganan dampak dan risiko kebijakan.

"Pelaksanaan program pembangunan di Jakarta telah memuat aspek keberlanjutan, termasuk dalam penerapan kebijakan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil," ujarnya.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu, pengaturan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah diintegrasikan ke dalam Raperda RTRW, telah memuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk menjaga ketahanan pangan.

"Kebijakan yang bersifat holistik akan menjadi upaya dalam mewujudkan peningkatan sosial-ekonomi di wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian, untuk mewujudkan kemudahan berusaha, eksekutif berkomitmen untuk mempercepat proses layanan investasi, serta memudahkan kegiatan berusaha, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu," jelasnya.

Tidak hanya itu, ia juga menanggapi tata kelola aset di wilayah Kepulauan Seribu. Menurutnya, jajaran Pemprov DKI Jakarta sedang berproses menyempurnakan tata kelola lahan dan penataan kawasan untuk mewujudkan aspek keadilan bagi masyarakat.

Sejalan dengan itu, optimalisasi pemanfaatan atas aset milik Pemprov DKI Jakarta turut dilakukan bagi kepentingan warga. Upaya percepatan pembangunan pariwisata di Kepulauan Seribu juga menjadi salah satu fokus pembahasan yang ditanggapi oleh Heru. Ia menyebut, arahan pembangunan di Kepulauan Seribu adalah mendorong peningkatan kegiatan pariwisata yang berbasis ekologi.

Hal ini