Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Demokrat: Pembahasan RUU DKJ Harus Libatkan Stakeholder

KOSADATA - Ketua Demokrat Jakarta, Mujiyono menolak tegas penunjukan Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden RI. Dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), pasal 10 Bab IV ayat 2 mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh Presiden RI.

"Pembahasan Kekhususan Jakarta harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Undang seluruh anggota DPRD, Anggota DPD, seluruh perwakilan masyarakat Jakarta, kalangan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat. Janganlah membuat kebijakan publik yang bernilai besar dan strategis tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Jum'at (8/12/2023).

Menurutnya, penunjukan gubernur oleh Presiden merupakan kemunduran dalam demokrasi. Demokrat Jakarta, tegasnya, berpandangan bahwa Gubernur DKJ haruslah dipilih oleh rakyat secara langsung agar memiliki legitimasi yang kuat.

"Legitimasi yang kuat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagi kompleksitas permasalahan di Jakarta, apalagi nantinya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian dan global city," katanya.

Menurutnya, Pemerintahan Provinsi Jakarta yang lemah akan sangat mudah goyah dan tentunya akan sangat berpengaruh dengan kegiatan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

"Pertimbangan biaya pemilihan yang mahal tidak dapat dijadikan alasan untuk membajak suara masyarakat Jakarta dalam memilih pemimpinnya.  Proses Demokrasi di belahan dunia mana pun pastinya membutuhkan biaya," jelasnya.

Dia menegaskan, dasar sistem demokrasi adalah rakyat yang menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dengan ditunjuknya Gubernur Jakarta oleh Presiden RI, maka hal masyarakat untuk menentukan pilihannya dicabut.

"Jangan pernah berniat mencabut suara rakyat tersebut. Otonomi DKI Jakarta dalam RUU berada di tingkat Provinsi,