Endus Ada Reklamasi Pulau Tengah, WALHI: Pemerintah Lalai

“Bayangan kami, mereka akan segera ke lapangan, melihat reklamasi di Pulau Tengah dan menyimpulkan kerusakan dan perampasan ruang akibat reklamasi. Tapi malah hanya bertanya apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab, padahal mereka harusnya lebih tahu,” katanya. 

Dia mengungkapkan, reklamasi dan pengerukan Pulau Tengah sendiri bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, dalam periode 20013-2022, Pulau Tengah juga sudah melakukan hal serupa. 

Menurut Analisa Walhi Jakarta, dalam periode tersebut, Pulau Tengah telah mengeruk laut seluas 14 hektar dan mereklamasi pinggiran pantai seluas 15 hektar. Kegiatan tersebut telah membuat luas Pulau Tengah bertambah dari semula seluas 8 hektar menjadi sekitar 20 hektar. 

Memasuki awal 2023, Pulau Tengah kembali melakukan pengerukan dasar laut dan reklamasi di sekitar pulau. Akibat dari reklamasi tersebut, masyarakat nelayan dari Pulau Pari kesulitan mengakses alur laut yang menjadi jalur kapal. Pasalnya, reklamasi yang dilakukan pengelola Pulau Tengah turut merambah alur laut yang digunakan nelayan Pulau Pari melaut. 

Reklamasi Pulau Tengah juga berdampak pada penurunan kualitas air laut dan mempengaruhi produksi pembudidaya rumput laut yang mayoritas hasil produksinya dikelola oleh perempuan untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga. 

Di sisi lain, sejak tahun 2013 pengelola Pulau Tengah tidak memperkenankan masyarakat beraktivitas di sekitar Pulau, seperti memancing ikan, mencari kerang, menanam bubu, dan sebagainya. Selain itu, aktivitas budidaya rumput laut di sekitar Pulau Tengah pun tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu aktivitas keluar masuk kapal ke pulau. 

Pada tahun 2018, bahkan seorang nelayan Pulau Pari yang tengah menjaring ikan di sekitar 100 meter