Larangan Bukber Karena Gaya Hedon Pejabat Jadi Sorotan, DPR: Untuk Hindari Hal-hal Tidak Diinginkan

KOSADATA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan bahwa larangan buka puasa bersama kepada pejabat kementerian/lembaga (K/L) dan juga ASN, karena gaya hidup pejabat dan ASN saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. 

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melihat bahwa alasan dari pelarangan itu adalah kondisi Indonesia yang tengah memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi. Walaupun kasus Covid-19 sudah agak jarang, temuan kasus masih tetap ada. Bahkan, kegiatan di DPR pun masih dilakukan secara luring dan daring. Sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Juga saya rasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kemudian buka puasa itu kemudian dilakukan makan-makan bersama," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Adapun penjelasan Seskab bahwa alasan lainnya karena gaya hedonis pejabat dan ASN tengah disorot, menurut Dasco, masalah gaya hidup hedonis dan lain-lainnya itu tergantung acaranya. Biasanya, kalau acara bukber di instansi itu digelar secara sederhana dan diisi juga dengan ceramah-ceramah keagamaan. 

"Saya pikir itu adalah yang biasa dilakukan. Nah mungkin yang dimaksud oleh Pak Pram (Pramono) itu berbuka puasa di restoran, di tempat-tempat yang berlebihan," terangnya. 

Oleh karena itu, kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, DPR mendukung kebijakan tersebut, dengan maksud agar Covid-19 tidak mewabah lebih luas lagi, karena memang pandemi ini belum selesai sama sekali.

"Ya (DPR dukung), ini kan yang dimaksud itu bagaimana supaya Covid itu tidak terjangkit lagi, dan tidak mewabah lagi dalam situasi yang samasekali belum selesai sebenarnya. Oleh karena itu, nah ini kan wartawan masih pakai masker sebagian kan. Nah, oleh