Mengenang Tragedi TPA Leuwigajah, Bom Waktu Petaka Sampah

Mafia Tanah di Sumba! Warga Kehilangan Lahan, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Desak Kapolri Turun Tangan
Sampah Jadi Tabungan, Warga Cilacap Panen Cuan Berkat Program Pertamina Ini!
Libur Idul Adha, 351 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek: Arah Trans Jawa Paling Padat!
Marc Marquez Rajai Klasemen MotoGP 2025, Cek Jadwal Sprint Race Aragon Malam Ini!
Walikota Jakut Turun Tangan Tangani Kebakaran, Ribuan Warga Mengungsi
Gandeng Bank Maluku Malut, Pramono: Saya Ingin Bank DKI Naik Kelas
Heboh Jobfair Hanya Formalitas, Demokrat: Disnakertransgi Harus Minta Laporan Perusahaan
Relawan Ngaji Sampai Pulau Terpencil, Anak-anak Sabira Kini Lancar Baca Al-Qur’an
Wahyu Dewanto Usul Perda UMKM: Ada Subsidi, CSR, Hingga Inkubasi Bisnis
Kerja Sambil Kuliah, ITPLN Buka Pendaftaran Magister hingga 3 Juli, Cek Beasiswanya

Ida Farida

Feb 25, 2025

Foto: ist

menjadi permukiman, villa, hotel dan sarana umum lainnya. Berbagai pihak telah memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki vested interest ekonomis, namun tidak dipedulikan.

Tragedi longsor sampah TPA Leuwigajah menimbulkan beban berat, kesedihan dan duka nestapa yang sangat panjang. Bukan hanya warga biasa atau sipil yang menangis tersedu-sedu, tetapi juga beberapa tentara anggota Kopasus, yang istri, anak dan keluarganya mati tertimbun sampah. Nasib naas itu dialami keluarga Basrian, anggota Kopassus Batujajar. Malam itu istri dan anak Basrian ngendong (bermalam) di rumah kakak iparnya. Ketika gunungan sampah meledak dan longsor jiwa istri dan anaknya tak tertolong. Basrian sendiri sedang piket. Basrian tak mampu menahan air mata dan kesedihan yang telah melilit hidupnya.

Longsor sampah TPA Leuwigajah dan Lembah Ampera Lembang menambah deretan korban malapetaka sampah. Berbagai tragedi pengelolaan sampah yang buruk telah menghempaskan dan merusak manusia dan lingkungan akibat suatu kebijakan dan implementasi yang menafikan partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sampah. Pendek kata, para penguasa belum pro-lingkungan dan hak azasi manusia (human right).

Desentralisasi, pemberian otonomi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, belum merupakan jaminan, bahwa para kepala daerah (Walikota/Bupati) akan lebih tanggap terhadap daerah dan rakyatnya sendiri. Maka belajar dari berbagai kasus tragedi pengelolaan sampah di sejumlah daerah di Indonesia, hendaknya Pemerintah Pusat, yakni Presiden dan Menteri-menterinya mengambil peran dan tanggungjawab sentral untuk membuat suatu perundangan, peraturan, kebijakan dan standar nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Masalah persampahan ini sudah menjadi persoalan yang kompleks pada derajat nasional.

“Predikat Bandung “Kota Kembang” tampaknya harus disimpan