Mujiyono Minta Dukcapil DKI Bikin Pusat Pengaduan Bagi Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Dia menegaskan, penonaktifan NIK hanya bisa dilakukan terhadap warga yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dan lainnya. Namun, tegasnya, ada juga warga Jakarta yang sedang belajar atau dinas di luar Jakarta dan masih berhak memiliki KTP Jakarta karena memiliki aset di Jakarta.

"Tinggal di luar Jakarta (daerah penyangga) masih punya kontrakan di Jakarta, alamat KTP dia situ. Kalau ternyata terdata punya rumah kontrakan kan masuk DTKS-nya desil 4, kalau tidak salah," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan sejumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dinonaktifkan.

Dari laporan yang diterimanya, ada 92.493 NIK KTP yang akan dinonaktifkan, terdiri dari 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

"Tahapan selanjutnya setelah tahapan ini selesai. Sementara tahap pertama masih sekitar 92 ribu orang," katanya.

Bagi warga yang keberatan akan NIK yang dinonaktifkan, katanya, bisa datang langsung datang ke kelurahan untuk melalui tahapan verifikasi dan validasi bersama petugas RT/RW setempat.

"Mereka bisa langsung datang ke kelurahan. Nanti ada petugas kita dan panggil RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan," ucapnya.

Nantinya, lanjut Budi, hasil verifikasi dan validasi itu akan mengeluarkan dua rekomendasi. Jika memang yang bersangkutan terbukti masih di sana dan tinggal sehari-hari di sana, pihaknya akan mengeluarkan mereka dari program penertiban data kependudukan itu.

"Tapi kalau sudah tidak di sana, maka kami sarankan untuk dipindahkan. Sementara yang