Munas PKP 2026: Kebangkitan Partai dengan Pemimpin Manajer, Bukan Penguasa

KOSADATA — Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) pada 15 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima Menteng menjadi momen penting kebangkitan partai. Setelah gagal mengikuti Pemilu dan mengalami disfungsi organisasi, PKP menempatkan Munas sebagai titik reborn untuk memperkuat struktur dan arah politik.

Rully Soekarta, Dewan Pembina PKP, menegaskan kegagalan Pemilu mengguncang seluruh struktur partai.

“Dari pusat hingga daerah, partai terguncang. Fungsi organisasi nyaris tidak berjalan,” ujar Rully.

Meski begitu, PKP tetap eksis secara hukum. Dewan Pembina mengambil alih kendali sementara untuk menyiapkan Munas yang melahirkan ketua umum definitif berperan sebagai manajer organisasi, bukan penguasa.

“Ketua partai itu tinggi posisinya, tapi bukan raja dan bukan pencari kekuasaan,” tegas Rully. PKP kembali pada prinsip pendiri: rakyat adalah pemilik bangsa dan penentu arah aspirasi negara.

Rully menegaskan, Munas PKP menegaskan kembali ruh awal partai: “Keadilan dan Persatuan”. Politik tanpa keadilan dan persatuan akan menyesatkan bangsa.

PKP memilih ketua umum melalui mekanisme tertutup berbasis kriteria kepemimpinan, menilai pengalaman, visi, dan kapasitas calon.
“Kami tidak hitung kepala, tapi hitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” jelas Rully.

Isfan Fajar Satryo: Pemimpin Generasi Baru

Nama Isfan Fajar Satryo, putra Try Sutrisno, muncul dari proses penjaringan panjang, bukan dorongan keluarga.

“Beliau ingin menjadi manajer, bukan ketua. Keputusan ini hasil refleksi pribadi selama bertahun-tahun,” ujar Rully.

Isfan memiliki latar belakang sipil, pengalaman usaha, memimpin organisasi, dan jejaring lintas generasi. PKP menyadari bahwa lebih dari 60 persen pemilih kini milenial dan Gen Z membutuhkan pemimpin rasional dan berempati.

PKP membangun struktur berbasis rasa memiliki bersama, bukan loyalitas buta.

“Bukan hormat