The HUD Institute: Integrasi Data dan Perumahan Terpadu Kunci Atasi Backlog Hunian di Indonesia

KOSADATA — The HUD Institute menekankan perlunya reformasi menyeluruh sektor perumahan dan permukiman melalui integrasi data, penguatan kelembagaan, penataan kawasan, serta skema sosial housing yang adil. Langkah ini dianggap krusial untuk mengatasi backlog hunian, urbanisasi cepat, dan ketimpangan akses rumah layak.

“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tapi bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi yang strategis. Banyak negara maju memiliki lembaga khusus untuk mengelolanya, bukan sekadar proyek sesaat,” kata Suharso Monoarfa, Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute, saat HUT ke-15 HUD Institute di Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Contohnya, Amerika Serikat memiliki Department of Housing and Urban Development (HUD), Singapura dengan Housing and Development Board (HDB), Jepang melalui Urban Renaissance Agency, dan Korea Selatan melalui Korea Land and Housing Corporation. “Perumahan yang sehat memungkinkan masyarakat mencapai modernitas secara bermartabat,” tambah Suharso.

Data yang Kuat Jadi Fondasi

Salah satu masalah utama adalah lemahnya basis data perumahan nasional. Metodologi berbeda antar lembaga menghasilkan angka backlog yang tidak seragam, sehingga sulit dijadikan dasar kebijakan jangka panjang.

Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menekankan perlunya data yang mampu membedakan jenis kebutuhan masyarakat, mulai dari backlog kepemilikan, kelayakan, hingga kelompok paling rentan yang tinggal di hunian tidak layak.

“Tanpa data yang solid, kebijakan akan selalu meleset. Kita harus tahu siapa yang paling rentan, di mana mereka tinggal, dan kondisi riilnya,” ujarnya. Ia juga menyoroti pemetaan digital berbasis visual untuk menilai kelayakan hunian, termasuk akses sanitasi, air bersih, dan infrastruktur dasar. Program 3 juta rumah, katanya, harus mencakup renovasi rumah tidak layak, penataan kawasan kumuh, dan hunian vertikal di perkotaan.

Lembaga