Pengamat Sebut Pilkada Tak Langsung Bukan Solusi Tekan Biaya Politik

KOSADATA — Pengamat kebijakan dan politik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin menyebut bahwa mekanisme pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau lewat DPRD bukanlah solusi atas permasalahan tingginya biaya politik.

Menurutnya, Pilkada lewat DPRD justru menimbulkan potensi money politic dapat terjadi di sirkulasi elit politik.

"Tidak ada jaminan Pilkada melalui DPRD lebih murah ketimbang dengan sistem langsung, karena berpotensi berpindah dari ruang publik ke ruang transaksi elit yang tertutup dan sulit diawasi," kata Andhyka dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 15 Januari 2026 di Jakarta.

Potensi tersebut, katanya, dapat menjadikan Pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan praktik korupsi yang besar.

Karena hal tersebut, Andhyka menegaskan bahwa alasan wacana Pilkada melalui DPRD dengan alasan memperkecil cost politic bukanlah landasan yang kuat untuk menggantikan sistem Pilkada secara langsung.

Ia mewanti-wanti apabila Pilkada melalui DPRD justru dapat membuka celah hilangnya ruang partisipasi publik. Padahal, hakikat dari legitimasi kekuasaan lahir dari kehendak rakyat.

"Jika alasan ini dijadikan pembenaran utama untuk mengubah sistem, maka relevansinya menjadi lemah secara demokratis," ujarnya.

Andhyka lantas menawarkan solusi untuk menekan biaya politik dalam sistem Pilkada secara langsung dengan memperbaiki sistem pemilihan, baik dari segi tata kelola politik maupun penyelenggaraan pemilihan itu sendiri.

Perbaikan tersebut, dapat diwujudkan melalui transparansi dana kampanye, pembatasan biaya yang masuk akal, dan memperkuat pendanaan partai politik untuk menghindari kemungkinan kandidat yang terpilih bergantung pada modal pribadi atau praktik mahar.

"Perlu dilakukan penyederhanaan desain Pilkada, sinkronisasi jadwal, dan digitalisasi administrasi," tandasnya.***

Update terus berita terkini Kosadata di