RUU TNI dan Supremasi Sipil: GP Ansor Tegaskan Konsistensi Reformasi

KOSADATA - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

GP Ansor menilai perbedaan pandangan ini sebagai hal yang wajar, mengingat sejarah panjang peran TNI dalam dinamika politik Indonesia. Namun, secara prinsip, perubahan regulasi ini masih sejalan dengan profesionalisme TNI serta semangat reformasi yang telah berjalan sejak 1998.

"Sebagai bagian dari masyarakat sipil, GP Ansor berkomitmen memperkuat supremasi sipil di Indonesia. Kami yakin bahwa sejak era reformasi, mekanisme kontrol publik terhadap pemerintahan telah semakin kuat. Dengan keterbukaan saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharuddin, Rabu (19/3/2025).

Addin menegaskan bahwa landasan hukum yang membatasi keterlibatan TNI dalam politik masih tetap berlaku, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000. "Regulasi ini masih selaras dengan cita-cita Reformasi 1998," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di Komisi I DPR telah sepakat untuk membawa revisi UU TNI ke tingkat II guna mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI, meski dengan sejumlah catatan.

Sebagai organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, GP Ansor terus mencermati perkembangan sosial dan kebijakan pemerintah. Terkait revisi RUU TNI, muncul kekhawatiran di masyarakat bahwa regulasi ini bisa membuka kembali ruang bagi dwifungsi TNI.

Namun, Addin mengajak masyarakat untuk menganalisis substansi revisi UU ini dengan objektif. "Panglima TNI dan Kapolri tetap berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Struktur hierarki ini masih berlaku dan