Said Aqil Siradj Minta SE Larangan Bukber Dicabut, Begini Komentar Mahfud MD

KOSADATA - Kebijakan surat edaran (SE) terkait pelarangan buka bersama (bukber) untuk pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD menyebut bahwa itu buah dari proses demokrasi dengan adanya penilaian dari masyarakat.

"Itulah demokrasi harus ada penilaian dari masyarakat," kata Mahfud MD di Hotel Royal Kuningan, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2023).

Mahfud pun merespon kritikan yang dilontarkan Mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradj terkait kebijakan larangan bukber tersebut. Menurutnya kritikan harus ada dalam sebuah demokrasi.

"Terima kasih sebagai kritik itu harus ada itu namanya demokrasi itu namanya orang Islam merasa memiliki Indonesia," ujarnya.

Mahfud MD mengaku belum mendengar rencana pencabutan surat edaran (SE) yang melarang kegiatan buka bersama (bukber) pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Diketahui larangan bukber tersebut menuai pro kontra di tengah masyarakat.

"Saya belum dengar ada rencana begitu, itu kan surat edaran ya, jadi pencabutannya juga sederhana ndak usah pakai bilang ke menteri, kalau mau dicabut, cabut," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa larangan hanya bersifat edaran dari Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan Keputusan Presiden (Kepres).

"Kalau mau dijelaskan juga itu, itu kan bukan Kepres, surat edaran Menseskab atas arahan presiden. Ya nanti kalau mau dicabut, artinya saya tidak harus tau juga kan," tuturnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua PBNU yang kini menjabat Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj menyoroti soal larangan berbuka puasa bersama (bukber) yang ditujukan