Sinergi Ustadz Khoirudin dan Kiayi Marullah, Pembahasan APBD DKI 2025 Berkualitas

Permendagri ini memberikan panduan dalam menyusun APBD 2025 dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Beberapa poin penting yang diatur meliputi alokasi minimal untuk pendidikan (20%), infrastruktur publik (40%), dan pembatasan belanja pegawai maksimal 30%. Kebijakan tematik seperti pencegahan stunting, dukungan untuk Kawasan Ekonomi Khusus, serta peningkatan pelayanan publik juga menjadi fokus utama. Alokasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran daerah.

Fokus pada Tujuh Prioritas Utama

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta, terdapat tujuh prioritas utama. Fokus utamanya adalah menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis global dengan mengatasi berbagai permasalahan mendasar seperti ketahanan bencana, perumahan, mobilitas, polusi, penanganan sampah, serta akses air bersih dan air limbah. 

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan penyediaan ruang publik.

Pembangunan ekonomi yang inklusif berfokus pada sektor kreatif dan UMKM, serta menciptakan ekosistem yang mendukung daya saing industri, inovasi, dan inklusivitas. 

Kebijakan tersebut juga mencakup pemberian subsidi pelayanan publik, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan antar pemerintah daerah. Anggaran akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja pegawai, serta kegiatan tahun jamak sesuai Nota Kesepakatan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025-2027.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara Ketua DPRD Ustadz Khoirudin dan Sekda Marullah Matali diharapkan memberikan dampak positif, terutama dalam efisiensi pembahasan dan penetapan APBD. Pengawasan anggaran yang ketat akan mendukung realisasi program yang lebih cepat dan