KOSADATA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk Proaktif mendatangi warga agar angka Golput pada Pemilu 2024 dapat diminimalisir.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu menyebutkan, pada Pemilu terakhir angka Golput akibat administratif mencapai 5%. Dengan demikian pada tahapan pemilihan yang akan dimulai Februari 2023 mendatang, Dinas Dukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan KPUD DKI Jakarta, terutama menyangkut update data terbaru pemilih Jakarta. Sehingga hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan.
Â
“Karena banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut Golput administratif. Golput administratif itu sampai 5 persen dari data pemilih yang ada. Pada akhir nya mereka enggan datang ke TPS untuk coblosan,†ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Â
Selain soal hak pilih warga Jakarta, dia juga menyoroti masih adanya data nomor identitas kependudukan (NIK) ganda. Bahkan mirisnya persoalan NIK ganda tersebut dapat lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.
Â
“Kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih diawal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuma setelah di cek di data base NIK nya itu dobel,†terangnya.
Â
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan KPUD DKI. Beberapa waktu lalu, Dukcapil DKI
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0