DPR RI Diingatkan Jangan Sampai RUU Polri Jadi Peluang Bentuk Lembaga Super Power

KOSADATA - Isu tumpang tindih kewenangan dalam RUU Polri mencuat di beberapa kalangan masyarakat. Dikhawatirkan bentuk Kelembagaan super power justru menjauhkan institusi Polri dari profesionalitas dan semangat reformasi.

Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto mewanti-wanti agar RUU Polri yang tengah digodok oleh DPR jangan sampai menimbulkan kesan bentuk kelembagaan super power.

“Tumpang tindih tanggung jawab ini tidak hanya berpotensi mengganggu sinergi antar lembaga, tetapi juga dapat memicu konflik kewenangan yang tidak diinginkan dan terkesan bentuk Kelembagaan super power,” ujar Rasminto dalam keterangannya, Jum'at (21/6/2024).

Pasalnya, lanjut dia, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan bahwa tugas dan fungsi dari setiap lembaga pemerintahan sudah diatur dengan jelas untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih.

“Tugas Polri sebagai lembaga kepolisian harus dibatasi pada penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum, sementara fungsi investigasi khusus, pengaturan kebijakan, dan administrasi tertentu tetap dipegang oleh kementerian dan lembaga yang memiliki keahlian dan mandat sesuai bidangnya masing-masing,” jelas dia.

“Apabila ada area tanggung jawab yang bersinggungan, perlu ada mekanisme koordinasi yang jelas untuk mencegah konflik dan memastikan kerja sama yang harmonis antar lembaga,” tambahnya.

Oleh karena itu, sambung dia, dalam semangat Reformasi dan upaya untuk menciptakan Polri yang lebih humanis dan profesional, RUU Polri harus dirancang untuk mengakomodasi kerangka kerja yang adil dan transparan dan merujuk pada fungsi pemolisian yang modern seperti negara-negara maju.

“Ini termasuk menegaskan batas-batas kewenangan Polri sehingga tidak ada institusi yang merasa tugas dan fungsinya terabaikan atau