Foto: Ist
Di saat yang sama diperkuat pula peran Dewan Pengupahan Daerah untuk berangkat dari kondisi dan konteks riil daerah masing-masing sehingga dimungkinkan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam hal penetapan umpah minimum, berikut struktur dan skala upahnya.
Bila upah naik, maka daya beli masyarakat semakin meningkat, barang dan jasa pun terserap, yang pada gilirannya pengusaha dan perusahaan pun turut berkembang hingga mendorong terbukanya lapangan kerja baru. UMP memegang peran penting untuk menciptakan kepastian dunyia usaha: sebuah motivasi bagi produksi berdasarkan output yang karyawan berikan.
Mencegah Disparitas
Selain memastikan dan menjamin sistem kerja, UMP mencegah kesenjangan atau disparitas antar wilayah serta mendorong kompetisi. Pemerataan pembangunan diukur salah satunya lewat besaran UMP. Diharapkan margin antara daerah yang kaya dengan daerah miskin semakin tipis.
Hal ini menjadi pemicu pula bagi daerah untuk berjuang meningkatkan perekonomian masyarakatnya, sehingga mampu juga memberikan upah yang tidak di bawah standar untuk para pekerja di daerahnya. Dalam hal ini peran kepala daerah, Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi sentral untuk mengatur arus modal perusahaan dan pengusaha guna didistribusikan secara layak dan sesuai kepada karyawan.
Bila perusahaan atau institusi bermain-main dengan upah, pemerintah juga wajib memberikan sanksi. Penilangan dengan demikian bukan hanya terjadi di jalan raya dengan arus lalu lintasnya, tetapi juga di arus modal dan uang yang beredar di perusahaan atau insitusi tersebut. Pemerintah berhak menindak tegas perusahaan dan institusi yang manipulatif terkait gaji karyawan.
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0