Faksi Politik Umat, Demokrasi dan Kedaulatan Agraria

Isma Nanik

Sep 25, 2023

Foto: Sasint/pixabay

Batam pada 11 September 2023 dan aksi lanjutan di kota Medan pada 15 September 2023. Gerakan berlanjut di Jakarta pada 20 September 2023 dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) atau yang lazim disebut Persaudaran Alumni 212 yang dipimpin Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziieq Shihab (HRS). Tidak hanya UAS dan HRS, Panglima Pajaji dari suku Dayak Kalimantan Tengah juga ikut menyuarakan penolakan terhadap relokasi masyarakat Kampung Tua Rempang.

Para tokoh Jawa Barat seperti K.H. Athian Ali, K.H. Asep Syarifudin, M. Rizal Fadillah, Letjen Yayat Sudrajat dan lain-lain juga menunjukkan solidaritas Bangsa Sunda mendukung Bangsa Melayu dalam aksi massa Selasa 26 September 2023 di Bandung. Kita tentu mengingat peranan penting tokoh-tokoh tersebut dalam Aksi Bela Islam 212, yang pada hari ini menamakan gerakan mereka sebagai Bangsa Sunda.

Faksi Politik Umat, demikian nama yang saya berikan kepada mereka, nampak mengubah identitas gerakan dari massa aksi umat Islam menjadi massa aksi bangsa-bangsa pembentuk identitas nasional Indonesia seperti Sunda dan Melayu. Ini merupakan hal menarik, karena dalam wacana Islam dan Negara pada masa sebelumnya, Faksi Politik Umat selalu menyatakan dirinya berperan besar dalam menyelamatkan Republik Indonesia dari perpecahan politik hasil rekayasa Kolonial Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adalah Mohammad Natsir, Ketua Dewan Politik Partai Islam Masyumi yang mengajukan mosi integral pada 3 April 1950 untuk menyelesaikan konflik-konflik antara kelompok federalis melawan kelompok unitaris yang terjadi di negara-negara bagian RIS seperti Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Negara Indonesia Timur. Natsir sendiri memang pendukung negara