Tolak Kebijakan Jalan Berbayar, DPRD: Bisa Bebani Masyarakat
Ismail mengatakan, ERP masih jauh dari persetujuan. Pasalnya, jika ERP diterapkan maka kebijakan ini dapat membebani masyarakat.
Ini Alasan Fraksi PKS Ogah Bahas Regulasi Jalan Berbayar ERP
PKS menolak pembahasan dan penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) jika diberlakukan saat ini
Dijawab Santai KPI, Pengamat: Kritik Deddy Corbuzier Lemah
Kritik Deddy Corbuzier kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dinilai lemah.
Di Atas Mobil Komando, Wa Ode PDIP Tolak Penerapan Kebijakan ERP
Wa Ode tidak tegas menyatakan penolakan penerapan kebijakan ERP itu. Namun, ucapnya, Fraksi PDIP akan mendukung aspirasi yang disampaikan komunitas ojol itu.
Meski Anggaran Besar, Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta Karena Sulit Lapangan Kerja
Trubus menambahkan masalah berikutnya yang timbul akibat data masyarakat miskin di Jakarta itu simpang siur tidak akurat
Beratkan Ojol, Heru Budi Diminta Jangan Paksakan ERP
Sulhy berpandangan, sistem ERP akan otomatis membebani para pengemudi ojol, baik untuk jasa angkut penumpang maupun barang
Kebijakan ERP Dinilai Tindakan Diskriminatif, Jumhur Hidayat Janji Kerahkan Buruh
Dia juga menegaskan, jutaan anggota KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan terimbas kebijakan ERP ini
DKI Diminta Tampung Masukan Publik Terkait Penerapan ERP
Budi mengatakan masukan diperlukan mengingat publik masih banyak yang beranggapan ERP memaksa masyarakat untuk membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu
Genjot Pemulihan Sektor Properti, BI Berlakukan Relaksasi Lagi
Kebijakan Relaksasi ini berupa kelonggaran LTV/FTV, kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), kebijakan insentif makroprudensial dan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK)
Direksi Transjakarta Kerap Bermasalah, DKI Libatkan Asesor Independen
Selama ini, pemerintah belum pernah menggandeng lembaga independen dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMD.